An-Nisa'

An-Nisa: Kitab Hukum Patriarkal, Genosida Religius, dan Kekerasan Melembaga Surat An-Nisa, dengan 176 ayat yang turun di Madinah pascaperang Uhud, adalah surat paling komprehensif sekaligus paling bermasalah dalam Al-Qur'an. Sementara judulnya "Perempuan" menjanjikan perhatian pada nasib perempuan, isi surat ini justru menjadi instrumen yang melembagakan diskriminasi gender, kekerasan domestik, perbudakan seksual, dan doktrin perang agama. Surat ini perlu dibaca secara utuh — bukan sebagai kumpulan ayat yang dapat diisolasi — untuk memahami ekosistem hukum yang dibangunnya. I. Diskriminasi Gender yang Dikodifikasi sebagai Hukum Ilahi Sejak ayat pertama, surat ini membangun fondasi androsentris: manusia diciptakan dari "diri yang satu" dan perempuan diciptakan darinya (4:1). Struktur penciptaan ini bukan detail kosmologis yang netral — ia menetapkan laki-laki sebagai standar kemanusiaan dan perempuan sebagai turunan. Ini adalah premis yang kemudian mengalir ke seluruh sistem hukum surat. Sistem waris di ayat 11-12 mengkodifikasi ketidaksetaraan secara matematis: "bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan." Tidak ada argumen rasional yang diberikan mengapa jenis kelamin menentukan kapasitas mewarisi. Yang lebih buruk, formula ini ternyata mengandung cacat matematika fatal: beberapa skenario menghasilkan total bagian melebihi 100% — misalnya ketika terdapat istri (1/8), anak perempuan (2/3), ayah (1/6), dan ibu (1/6), totalnya menjadi 27/24. Masalah ini tidak diselesaikan oleh teks sendiri, melainkan harus diperbaiki lewat inovasi post-Qur'anik yang disebut 'awl oleh Khalifah Umar. Sistem yang diklaim sempurna ternyata memerlukan perbaikan oleh manusia. Kontradiksi internal yang paling telanjang dalam surat ini adalah antara ayat 3 dan ayat 129. Ayat 3 mengizinkan poligami dengan syarat "berlaku adil." Ayat 129 mengakui: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." Satu surat, dua ayat, satu izin dan satu pengakuan bahwa syarat izin tersebut mustahil dipenuhi. II. Legalisasi Kekerasan Domestik Ayat 34 adalah salah satu ayat paling destruktif dalam sejarah hukum agama. Ia menetapkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, kemudian memberi suami tiga instrumen kontrol atas istri yang "nusyuz": nasihat, pisah ranjang, dan — pemukulan. Tidak ada ambiguitas di sini. Ini bukan metafora, bukan tafsir yang diperdebatkan — ini izin legal untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga. Alasan yang diberikan untuk kepemimpinan laki-laki pun bersifat melingkar: mereka "dipilih" karena Allah "melebihkan" mereka, tanpa kriteria "kelebihan" yang dapat diverifikasi. Ayat 15 menambahkan lapisan diskriminasi: perempuan yang terbukti "berbuat keji" harus dikurung sampai mati atau "sampai Allah memberi jalan lain." Sementara itu, ayat 16 memperlakukan "dua orang" yang melakukan perbuatan yang sama dengan hukuman yang dapat dihapus cukup dengan bertaubat. Perbedaan hukuman yang mencolok ini tidak dijelaskan — ia hanya ditetapkan. III. Perbudakan Seksual sebagai Hukum Agama Ayat 24 secara eksplisit mengecualikan perempuan budak dari perlindungan yang diberikan kepada perempuan merdeka: mereka boleh digunakan secara seksual oleh pemiliknya. Tidak ada kewajiban persetujuan, tidak ada mahar, tidak ada wali. Ini bukan penafsiran pinggiran — ini adalah teks yang jelas. Surat yang berjudul "Perempuan" melindungi perempuan merdeka dengan seperangkat hak, sementara menciptakan kelas perempuan yang tidak memiliki hak apapun atas tubuh mereka sendiri. Ayat 25 kemudian menambahkan bahwa budak yang berzina dihukum setengah dari perempuan merdeka — seolah jiwa manusia dapat dikuantifikasi berdasarkan status sosial. IV. Doktrin Perang Agama dan Dehumanisasi Separuh kedua surat ini beralih ke konteks militer Madinah, membangun doktrin jihad yang bermasalah. Ayat 89 memerintahkan: "tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya" — perintah eksplisit untuk kekerasan terhadap mereka yang "berpaling." Ayat 76 membangun dikotomi absolut: "orang beriman berperang di jalan Allah, orang kafir berperang di jalan tagut" — framing yang menghilangkan kemungkinan koeksistensi damai atau resolusi konflik non-kekerasan. Ayat 101 menyatakan "orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu" — generalisasi yang tidak membedakan antara kelompok yang sedang berperang dan mereka yang hidup damai. Yang paling problematik secara teologis adalah ayat 88: Allah dinyatakan telah "membalikkan" orang munafik kepada kekafiran, namun mereka tetap dikecam dan diancam atas kekafiran yang ditentukan Allah sendiri. Paradoks ini — menghukum akibat dari tindakan Tuhan sendiri — merusak fondasi tanggung jawab moral seluruh sistem etika surat. V. Antipati terhadap Yahudi sebagai Doktrin Ayat 44-52, 155-162 membangun narasi kolektif negatif tentang Yahudi: mereka "membeli kesesatan," "mengubah perkataan dari tempatnya," "dikutuk Allah," dan "membunuh nabi-nabi." Stereotip ini tidak dibatasi pada individu atau kelompok tertentu dalam waktu tertentu — ia diterapkan secara kolektif kepada seluruh "orang Yahudi" (ayat 46, 160). Ini adalah teks yang secara historis menyumbang pada antisemitisme teologis. Ayat 157 secara khusus menyangkal penyaliban Yesus — klaim yang bertentangan dengan konsensus sejarah dari sumber Romawi (Tacitus) dan Yahudi (Josephus) abad pertama. Bukan sekadar perbedaan teologis, ini adalah klaim historis yang dapat diverifikasi dan salah. VI. Sistem Kontrol Kosmik berbasis Ketakutan Surat ini menggunakan surga dan neraka sebagai instrumen kontrol sosial secara berlebihan. Penolak hukum waris masuk neraka (ayat 14). Penolak Nabi sebagai hakim dinyatakan belum beriman (ayat 65). Orang yang beriman lalu kafir lalu beriman lagi tidak akan diampuni (ayat 137). Gambaran neraka yang paling mengerikan ada di ayat 56: kulit yang hangus terus diganti agar siksaan dapat dirasakan secara permanen. Ini bukan metafora — ini penggambaran sadisme yang diatribusikan kepada Allah "Yang Maha Bijaksana." Sistem ini menciptakan konformitas berbasis teror, bukan pemahaman etis yang otonom. Ketika seluruh sistem sosial, ekonomi, hukum, dan militer disandingkan dengan ancaman hukuman kosmik permanen, pertanyaan kritis menjadi tindakan pembangkangan teologis. Kesimpulan An-Nisa adalah surat hukum — bukan puisi spiritual atau refleksi teologis yang bisa ditafsirkan bebas. Ia menetapkan aturan konkret tentang warisan, pernikahan, perceraian, perang, dan hukuman. Aturan-aturan ini memiliki konsekuensi nyata bagi jutaan orang. Analisis kritis bukan serangan terhadap keyakinan individu, tetapi penilaian terhadap sistem hukum yang menetapkan dirinya sebagai final dan ilahi. Dari perspektif hak asasi manusia, surat ini melembagakan: kekerasan domestik (4:34), diskriminasi gender dalam warisan (4:11), perbudakan seksual (4:24), hukum ganda berbasis gender dan status sosial (4:15, 4:25), advokasi pembunuhan berbasis agama (4:89), dehumanisasi kelompok agama lain (4:46, 4:101), dan genosida teologis dalam bentuk hukuman kekal (4:56, 4:93). Bahwa semua ini diklaim sebagai perintah Tuhan yang tidak dapat diubah — itulah inti dari masalah yang dihadapi oleh setiap reformasi sosial di masyarakat yang menganut surat ini sebagai hukum.